Sistem pendidikan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan social budaya dan masyarakat
sebagai suprasistem. Pembangunan sistim pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa
jika tidak singkron dengan pembanguan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem
dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem
pendidikan menjadi
bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga
permasalahakn intern sistem kondisi pendidikan itu menjadi sanggat kompleks,
artinya suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan
dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah
mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat di lepaskan dari kondisi sosial
budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah
tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem
persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut.
Berdasarkan kenyataan
tersebut maka penanggulangan masalah pendidikan juga sanggat kompleks,
menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak.
Pada dasarnya ada dua
masalah pokok yang di hadapi oleh dunia pendidikan antara lain kita dewasa ini,
yaitu :
a. Bagaimana
semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan
b. Bagaimana
pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap
untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat.
Yang pertama mengenai
masalah pemerataan dan yang ke dua dalah masalah mutu,relevansi, dan juga
efisiensi pendidikan.
A. Jenis-Jenis
Permasalahan pokok pendidikan
Seperti yang sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka
pada bagian ini akan dibahas empat masalah pokok pendidikan yang telah menjadi
kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Adapun
masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Masalah pemerataan pendidikan
2. Masalah mutu pundidikan
3. Masalah efisiensi prndidikan
4. Masalah relevansi pendidikan
Berikut ini adalah penjelasan lebih detailnya mengenai
keempat jenis permasalahan pokok pendidikan tersebut.
1.
Masalah
Pemerataan Pendidikan
Dalam melaksanakan
fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional,
pendidikan nasional di harapkan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya
bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.
Masalah pemerataan
pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan
kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh
pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya
manusia untuk menunjukan pembangunan.
Masalah pemerataan
pendidikan timbul apa bila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung
di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan
yang tersedia. Pada masa awalnya, di tanah air kita pemerataan pendidikan itu
telah dinyatakan dalam undang-undang no. 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar
pendidikan dan pengajaran disekolah. Pada Bab XI, pasal 17 berbunyi:
Tiap-tiap warga Negara
Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu
sekolah jika syart-syarat yang di tetepkan untuk pendidikan dan pengajaran pada
sekolah itu sepenuhi.
Pemecahan
Masalah Pemerataan Pendidikan
Banyak
macam pemecaan masalah yang telah sedang dilakukan oleh pemerintah untuk
meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
langkah-langkat di tempui melaluai cara konvesional dan cara inovahtif.
a. Cara
Konvesional
1) Membangun
gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruang belajar
2) Menggunakan
gedung sekolah untuk double shift
(sisteme pergantian pagi dan sore)
Sehubungan dengan itu
yang perluh dikalahkan, utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan
kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau
menyekolahkan anaknya.
a. Cara
Inovatif
1) Sistem
pamong (pendidikan oleh masyarakat,orang tua, dan guru) atau inpacts system ( Instrutional Management
by Parent, Community and teacher). Sistem tersebut di rintis di sekolah dan didiseminasikan
ke beberapa provinsi.
2) SD
kecil pada daerah terpencil
3) Sistem
guru kunjung
4) Kejar
paket A dan B
5) Belajar
jarak jauh, seperti Universitas terbuka.
2.
Masalah
Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan di
permasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang di
harapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga
penghasil sebagai produsen tenaga terhagdap calon luaran, vdengan sistem
sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun kelapangan kerja penilaian
dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes unjuk
kerja (performance test). Lazimnya
sesudah itu masih di lakukan pelatihan pemegangan bagi calon untuk penyesuaian
dengan tuntutan persyaratan kerja dilapangan.
Jadi mutu pendiidkan
pada akhirnya dilihat pada kualiutas keluarannya. Jika tujuan pendidikan
nasiomnal dijadikaln kritetria, maka pertanyaannya adalah: Apakah keluarga dari
suautu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya,
anggota masyarakat yang social dan bertangguang jawab, warga Negara yang cinta
kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan social. Dengan kata lalin
apakah keluaran itu mewujutkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat
membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran sepertin itu
disebut nurturant effect. Meskipun di
sadari bahwa pada hakikatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak
semata-mata hasil sistem pendidikan sendiri. Tetapi jika terhadap produk
seperti itu sistem pendidikan di anggap mempunyai andil yang cukup, yang tetap
menjadi persoalan ialah cara pegukuran produk tersebut tidak mudah. Berhubungan
dengan sulitnya pengukuran terhadap produk tersebut maka jika orang berbicara
tentang mutu pendidikan, umumnya hanya mangasosiasikan dengan hasil belajar
yang di kenal sebagai hasil EBTA, Ebtanas atau hasil Sipenmaru, UMPTN (yang
bias di sebut instructional effect), karena
ini yang mudah di ukur. Hasil EBTA dan lain-lain tersebut itu di pandang
sebagai gambaran tentang hasil pendidikan.
Pemecahan
Masalah Mutu Pendidikan
Upaya pemecahan masalah
mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan
perangkat lunak, personalia dan manajemen sebagai berikut:
a. Seleksi
yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.
b. Pengembangan
kemampuan ketenaga kependidikan melalui studi lanjut misalnya berupa pelatihan,
penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain.
c. Pengembangan
prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar
d. Penyempurnaan
sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan
laboratorium
e. Peningkatan
administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.
f. Kegiatan
pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:
1) Laporan
penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan
2) Supervisi
dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas
3) Sistem
ujian nasional atau Negara seperti Ebtanas, Sipenmaru atau UMPTN.
4) Akreditasi
terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga
3.
Masalah
Efisiensi Pendidikan
Masalah Efisiensi
pendidikan mempersoalkan bagaimana suautu sitem pendidikan mendayagunakan
sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat
dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya,
efisiensinya begrarti rendah.
Beberapa masalah
efisiensi pendidikan yang penting ialah :
a. Bagaimana
tenaga kependidikan difungsikan
b. Bagaimana
parasarana dan sarana pendidikan di gunakan
c. Bagaimana
pendidikan diselenggarakan
d. Masalah
efisiensi dalam memfungsikan tenaga
Masalah pengangkatan
terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah
pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terahir ini jatuh
pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga
dilapangan. Sedangkan persediaan tenaga yang siap di angkat (untuk sebagian
besar jenis bidang studi, sebab ada bidang studi tertentu yang belum tersedia
tenaganya) lebih besat dari kebutuhan di lapangan. Dengan demikian berarti lebih
dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera di fungsikan. Ini berarti pemubaziran
terselubung karena biaya investasi pengadaan tenaga tidak segera terbayar
kembali melalui pengabdian (belum terjadi rate
of return). Sebab tenaga kependidikan khususnya guru tidak dipersiapkan
untuk berwirausaha.
4.
Masalah
Relevansi Pendidikan
Telah di jelaskan pada
bagian terdahulu bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumberdaya manusia
untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan
menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu
masalah-masalh seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan
nasional.
Luaran pendidikan diharapkan
dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor
produksi, sektor jasa dan lain-lalin. Baik dari segi jumlah maupun dari segi
kualitas. Jika sitem pendidikan manghasilakan luaran yang dapat mengisi semua
sektor pembangunan yang aktual (yang tersedia) maupu potensial dengan memenuhi
kriteria yang di persyaratkan oleh lapangan kerja,maka relevansi pendidikan di
anggap tinggi.
Sebenarnya kriteria
relevansi seperti yang di nyatakan tesebut cukup idial jika dikaitkan dengan
kondisi sistem pendidikan pada umumya pada gambaran tentang kerajaan yang ada antara
lain sebagai berikut :
a. Status
lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya.
b. Sistem
pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai. Yang ada ialah siap
kembang
Peta kebutuhan tenaga
kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh
lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedian.
Baca juga artikel lainnya tentang :
Artikel Terkait
0 comments:
Post a Comment